Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Penandatanganan Pakta Integritas RS. Paru Dr.H.A. Rotinsulu (RSPR), Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Bandung – Pada Selasa (15/5) Rumah Sakit Paru Rotinsulu (RSPR) Bandung menggelar acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Penandatanganan Pakta Integritas dalam rangka Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Acara ini merupakan tindak lanjut dari Permenpan No. 52 Tahun 2014 tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Disaksikan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, perwakilan Inspektorat Jenderal dan Ombudsman Jawa Barat, Direktur Utama RSPR menandatangani Piagam Pencanangan Zona Integritas dan Pakta Integritas dalam rangka kesiapan RSPR menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

                Dalam sambutannya, Dirut RSPR, dr Edi Sampurno, Sp.P.,MM menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing masing individu pegawai. Hal ini mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya.

                Lebih lanjut, dr. Edi menambahkan saat ini langkah-langkah menuju WBK/WBBM sebetulnya sudah dilaksanakan di RSPR. Salah satunya adalah melalui pembangunan budaya kerja BATUC yaitu Bersahabat, Akurat, Tepat, Update, dan Cepat. ‘Karena itu di tahun 2018 ini RSPR siap menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani’, ujarnya.

                Sementara itu, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr. Bambang Wibowo, Sp. OG (K), Mars yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang baik harus dimulai dari tatakelola pemerintah yang baik pula (Good Corporate Governance). Dan sebuah instansi ataupun Negara yang memiliki tata kelola pemeritahan yang baik biasanya indeks korupsinya rendah. ‘Contohnya kita bisa sebut Singapura, Denmark, atau Swiss,’ujarnya.

                Persepsi korupsi menurut dr. Bambang jangan hanya dibayangkan kita menerima uang atau barang. Korupsi yang berbahaya itu justru dari perilakunya itu sendiri yaitu perilaku koruptif yang terkadang tidak kita sadari. Misalnya menerima tips, memberikan tips, korupsi waktu pada saat jam kerja. ‘Jadi penguatan individu untuk bebas dari korupsi harus dimulai untuk mengikis perilaku-perilaku koruptif yang ada dalam diri kita,’tegasnya.

-Humas RSPR-