Bandung - Dalam rangka pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani (WBBM), RS Paru Rotinsulu mendapatkan pra asesmen dari tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan pada Selasa (31/7). Pejabat Itjen yang hadir menjadi pendamping yaitu Drs. Hanyoto, M. Ak dan Adian Sahyu, S. Kom, MM.

                Acara dibuka dengan pemaparan dari Direktur Utama RSPR, dr. Edi Sampurno, Sp. P, MM. dr. Edi menyampaikan tentang grafik presentase capaian WBK WBBM RSPR, termasuk grafik penataan Sistem Manajemen SDM, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Penguatan Pengawasan. Pada kesempatan tersebut, dr. Edi juga menjelaskan tentang program – program yang sudah dilakukan RSPR untuk mewujudkan Zona Integritas WBK WBBM, antara lain pemasaangan media sosialisasi WBK WBBM di seluruh wilayah RSPR, Penandatanganan Pakta Integritas seluruh karyawan serta Pembekalan Tim Agent Of Change RSPR pada bulan Juli silam.

Drs. Hanyoto, selaku pendamping Pra Asesmen, dalam paparannya menjelaskan bahwa salah satu syarat sebuah satker bisa mencapai predikat WBK yaitu satker tersebut harus memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Sedangkan syarat mendapat predikat WBBM yaitu satker tersebut sebelumnya sudah harus memiliki predikat WBK. Hanyoto menambahkan, dalam pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (Tim Humas RSPR)